Pusat Pengetahuan KetenagakerjaanKnowledge Center BPJS Ketenagakerjaan
Kecelakaan?
Knowledge Center BPJS Ketenagakerjaan

Pahami alur jaminan sosial kerja Anda

Banyak karyawan tidak tahu kapan JHT bisa cair, apa yang dilakukan saat kecelakaan kerja, atau apa itu JKP. Di sini semuanya dijelaskan langkah demi langkah, dengan bahasa sederhana, untuk karyawan dan tim HRD.

Sering dicari:
Ilustrasi perisai perlindungan dengan lima program: JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP JHT JKK JKM JP JKP
5 programJHT, JKK, JKM, JP, dan JKP
2×24 jambatas lapor awal kecelakaan kerja oleh perusahaan
1 bulanmasa tunggu klaim JHT setelah berhenti bekerja
175Contact Center BPJS Ketenagakerjaan
Navigasi cepat

Saya ingin…

Pilih situasi Anda. Kami tunjukkan halaman yang paling relevan, berurutan dari langkah pertama.

Sering disalahpahami

Mitos dan fakta seputar BPJS Ketenagakerjaan

Mitos

JHT dan pesangon itu sama.

Fakta

Pesangon dibayar perusahaan sesuai aturan ketenagakerjaan. JHT adalah tabungan dari iuran Anda dan perusahaan, dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Mitos

Pindah kerja, nomor kepesertaan harus baru.

Fakta

Nomor KPJ berlaku seumur hidup. Saat pindah kerja, nomor tetap sama dan saldo JHT tetap menyatu.

Mitos

Kecelakaan kerja ditanggung BPJS Kesehatan.

Fakta

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ditanggung program JKK, bukan JKN. Lihat alur JKK.

Mitos

Kalau resign, saya dapat JKP.

Fakta

JKP untuk pekerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat, bukan untuk yang mengundurkan diri. Lihat syarat JKP.

Mitos

Iuran sudah dipotong, pasti sudah disetor.

Fakta

Cek sendiri riwayat iuran di JMO. Bila tidak sesuai slip gaji, tanyakan ke HRD dan hubungi 175.

Mitos

Mengurus klaim perlu bantuan calo.

Fakta

Klaim bisa diajukan sendiri lewat kanal resmi. Jangan bayar pihak yang menjanjikan klaim lebih cepat.

Aplikasi resmi

Kendalikan jaminan sosial Anda lewat JMO

Jamsostek Mobile (JMO): cek saldo JHT, kartu digital, riwayat iuran, hingga klaim online. Pasang sekarang sebelum Anda membutuhkannya.

  • Kartu digital
  • Saldo JHT
  • Riwayat iuran
  • Klaim online
  • Antrean layanan
  • Data aman
Kategori informasi

Semua topik, tersusun rapi

Pilih kategori untuk membaca materi lengkapnya.

Ringkasnya, urutan kecelakaan kerja begini

  1. 1Utamakan pertolongan medis dan keselamatan
  2. 2Beri tahu atasan atau HRD secepatnya
  3. 3Perusahaan melapor ke BPJS Ketenagakerjaan dalam 2×24 jam
  4. !Simpan bukti: kronologi, saksi, dan kuitansi

Terjadi kecelakaan kerja?

Selamatkan korban lebih dulu. Setelah itu, perusahaan wajib melapor. Jika perusahaan tidak melapor, pekerja atau keluarga dapat menghubungi 175 atau kantor cabang.

Lihat alur kecelakaan kerja

Mulai dari dasar: apa itu BPJS Ketenagakerjaan, apa bedanya dengan BPJS Kesehatan, dan bagaimana memastikan Anda benar-benar terdaftar.

Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang melindungi pekerja dari risiko yang berkaitan dengan pekerjaan: kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, kematian, sampai masa pensiun. Namanya dulu dikenal sebagai Jamsostek.

Perlindungannya berbentuk lima program: JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP. Karyawan yang menerima upah wajib didaftarkan oleh perusahaannya.

BPJS KesehatanBPJS Ketenagakerjaan
FokusBiaya berobat penyakit dan kehamilanRisiko kerja dan masa depan: kecelakaan kerja, PHK, kematian, hari tua, pensiun
KartuKartu JKN-KISKartu Peserta Jamsostek (KPJ)
AplikasiMobile JKNJMO (Jamsostek Mobile)
KontakCare Center 165Contact Center 175
Keduanya terpisah. Anda perlu memeriksa kepesertaan di masing-masing badan. Situs ini khusus membahas BPJS Ketenagakerjaan.

Lima program sekilas

Siapa yang membayar dan untuk apa.

ProgramUntuk apaIuran ditanggung
JHTTabungan hari tua, dicairkan sekaligusPerusahaan 3,7% + pekerja 2%
JKKKecelakaan kerja dan penyakit akibat kerjaPerusahaan 0,24%–1,74% sesuai risiko
JKMSantunan bila peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerjaPerusahaan 0,30%
JPPensiun bulananPerusahaan 2% + pekerja 1%
JKPDukungan saat terkena PHKTidak ada potongan tambahan dari gaji pekerja

Persentase dihitung dari upah (gaji pokok + tunjangan tetap). Rinciannya ada di kategori Iuran.

Nomor KPJ: satu orang, satu nomor seumur hidup

Tidak berubah

Nomor KPJ berlaku seumur hidup. Saat pindah perusahaan, berikan nomor yang sama ke HRD baru.

Hindari nomor ganda

Dua nomor membuat saldo terpecah dan klaim bisa tertunda. Bila terlanjur ganda, minta penggabungan ke kantor cabang.

Simpan di JMO

Kartu digital dan nomor KPJ ada di aplikasi JMO, jadi tidak khawatir kartu fisik hilang.

Cara memastikan Anda benar-benar terdaftar

Lima menit, sekali tiap beberapa bulan.

  • Pasang JMO dan masuk dengan data diri yang benar.
  • Pastikan nama, NIK, dan perusahaan tercatat sesuai kondisi sekarang.
  • Lihat riwayat iuran: tiap bulan harus ada iuran masuk dari perusahaan Anda.
  • Bandingkan dengan slip gaji. Potongan JHT 2% dan JP 1% harus ada, dan nilai upah yang dilaporkan harus wajar.
  • Ada yang janggal? Tanyakan ke HRD dengan sopan, lalu hubungi 175 bila belum selesai.

Hak dan kewajiban pekerja

Didaftarkan perusahaan

Karyawan penerima upah berhak didaftarkan oleh pemberi kerja.

Iuran disetor

Potongan dari gaji wajib disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Mengajukan klaim

Mengajukan klaim saat memenuhi syarat, tanpa pungutan di luar ketentuan.

Data dilindungi

Data pribadi dijaga kerahasiaannya.

Menyampaikan keluhan

Lewat kanal resmi. Lihat kanal bantuan.

Daftar istilah penting

Singkatan bergaris titik di halaman lain bisa disentuh untuk melihat artinya. Ingin mencari cepat? Buka Kamus Istilah A–Z.

IstilahArtinya
JHTJaminan Hari Tua: tabungan wajib dari iuran pekerja dan perusahaan, dicairkan sekaligus pada kondisi tertentu.
JKKJaminan Kecelakaan Kerja: perlindungan atas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
JKMJaminan Kematian: santunan bagi ahli waris bila peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
JPJaminan Pensiun: penghasilan bulanan di hari tua bagi yang memenuhi masa iur.
JKPJaminan Kehilangan Pekerjaan: manfaat bagi pekerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat.
KPJKartu Peserta Jamsostek, nomor identitas kepesertaan yang berlaku seumur hidup.
JMOJamsostek Mobile, aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan.
SIPPSistem Informasi Pelayanan Perusahaan: portal online resmi untuk perusahaan (pemberi kerja).
Lapak AsikLayanan antrean online BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatur kunjungan ke kantor cabang.
PU / BPUPenerima Upah (karyawan) / Bukan Penerima Upah (pekerja mandiri dan pekerja informal).
PHKPemutusan Hubungan Kerja.
PKWT / PKWTTPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak) / Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap).
PaklaringSurat keterangan pernah bekerja yang diterbitkan perusahaan.
Upah iuranDasar perhitungan iuran: gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Masa iurLamanya iuran dibayarkan, dihitung dalam bulan atau tahun.
Ahli warisPihak yang berhak menerima manfaat bila peserta meninggal.
STMBSantunan Sementara Tidak Mampu Bekerja: pengganti upah selama korban kecelakaan kerja belum bisa bekerja.
PAKPenyakit Akibat Kerja: penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja.
PLKKPelayanan Kesehatan Kecelakaan Kerja: fasilitas kesehatan yang bekerja sama untuk JKK.
Return to WorkProgram JKK yang membantu pekerja pulih dan kembali bekerja.
PengembanganHasil investasi dana jaminan sosial yang ditambahkan ke saldo JHT peserta.
Denda iuranTambahan biaya yang dikenakan pada perusahaan bila iuran terlambat dibayar.
MPHTManfaat Pensiun Hari Tua: pensiun bulanan bagi peserta JP yang sudah usia pensiun dan masa iur minimal 15 tahun.
Pengkinian dataMemperbarui dan memverifikasi data peserta lewat JMO.
BiometrikVerifikasi wajah di JMO untuk memastikan peserta benar-benar Anda.
PMIPekerja Migran Indonesia.
Density ratePersentase bulan iuran yang dibayar dibandingkan masa kepesertaan; dipakai pada ketentuan tertentu JP.
NIKNomor Induk Kependudukan, nomor pada KTP.

JHT adalah tabungan jangka panjang yang terbentuk dari iuran Anda dan perusahaan. Dananya aman dan terus bertambah, tetapi pencairannya mengikuti syarat.

Apa itu JHT?

Setiap bulan, sebagian upah Anda dan sebagian dari perusahaan masuk ke rekening JHT atas nama Anda. Ditambah hasil pengembangan dari investasi dana jaminan sosial, jumlahnya terus bertambah.

JHT bukan pesangon dan bukan pensiun bulanan. Ini tabungan yang dibayarkan sekaligus ketika syarat pencairan terpenuhi. Pensiun bulanan adalah program lain, yaitu JP.

Iuran total 5,7%

3,7% dari perusahaan dan 2% dipotong dari gaji Anda.

Cek kapan saja

Saldo terlihat di JMO.

Ikut Anda pindah kerja

Saldo menyatu pada nomor KPJ yang sama.

Kapan JHT bisa dicairkan?

SituasiBisa dicairkan?
Berhenti bekerja: mengundurkan diri, PHK, atau kontrak berakhirBisa, diajukan setelah masa tunggu 1 bulan sejak berhenti
Mencapai usia pensiun 56 tahunBisa
Cacat total tetapBisa
Peserta meninggal duniaBisa, diajukan ahli waris
Masih bekerja dan belum 56 tahunTidak penuh. Pencairan sebagian dimungkinkan, lihat di bawah
Perlu dicek: aturan pencairan JHT pernah berubah beberapa kali (Permenaker 2/2022, lalu diubah oleh Permenaker 4/2022). Masa tunggu dan syarat terbaru dapat berbeda dari yang tertulis di sini, jadi selalu konfirmasi ke kanal resmi sebelum mengajukan. Sumber media Februari 2026 masih menyebut masa tunggu 1 bulan.

Pencairan sebagian

Peserta yang sudah terdaftar paling sedikit 10 tahun dapat mengambil sebagian saldo sebelum pensiun: sampai 10% untuk persiapan masa pensiun, atau sampai 30% untuk kebutuhan perumahan.

Persentase dan syarat rinci mengikuti ketentuan yang berlaku saat pengajuan. Cek ke kanal resmi.

Peserta meninggal: JHT untuk ahli waris

Saldo JHT tidak hilang bila peserta meninggal. Ahli waris yang sah berhak menerimanya, selain santunan JKM (atau JKK bila akibat kecelakaan kerja). Pengajuan oleh ahli waris dilakukan di kantor cabang.

Dokumen yang umumnya diminta:

  • Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  • e-KTP peserta dan ahli waris.
  • Akta atau surat keterangan kematian.
  • Kartu Keluarga.
  • Surat keterangan ahli waris dari pejabat berwenang.

Urutan ahli waris menurut sumber media (Kontan): janda/duda, anak, orang tua dan cucu, saudara kandung, mertua, lalu pihak yang ditunjuk dalam wasiat.

Perlu dicek: urutan ahli waris di atas berasal dari sumber media, bukan halaman resmi. Tanyakan ke kantor cabang siapa yang berhak dan dokumen apa yang cukup untuk keluarga Anda.

Tidak punya paklaring atau perusahaan sudah tutup

  • Pernyataan Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan pada 2024 menyebut paklaring tidak lagi wajib untuk klaim JHT peserta yang resign atau PHK.
  • Beberapa sumber 2026 menyebut jalur khusus bila perusahaan sudah tutup: peserta membuat surat pernyataan bermaterai (sudah berhenti bekerja, perusahaan sudah tutup, belum pernah klaim), ditambah ID card lama bila ada.
  • Untuk perusahaan yang tutup, laporkan ke kantor cabang tempat perusahaan terdaftar.
Perlu dicek: sumber saling berbeda soal kapan paklaring dibutuhkan, dan syarat bisa berbeda antara klaim online dan di kantor cabang. Pastikan lewat 175 atau JMO sebelum mengajukan.

Apakah pencairan JHT kena pajak?

Pencairan JHT dapat dikenai PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan, dan perhitungannya bergantung pada jumlah serta kondisi pencairan. Kami tidak menghitungnya otomatis karena ada perbedaan penjelasan antar sumber. Tanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan atau kantor pajak sebelum menghitung perkiraan bersih yang akan Anda terima.

Pindah kerja: saldo tidak hilang

  • Saldo JHT tetap milik Anda walau berganti perusahaan.
  • Berikan nomor KPJ yang sama kepada HRD perusahaan baru.
  • Anda boleh membiarkan saldo tetap tumbuh, atau mencairkannya bila syarat terpenuhi.
  • Pastikan perusahaan lama sudah menonaktifkan Anda, agar tidak ada masalah data.

Kecelakaan kerja bisa terjadi pada siapa saja. JKK menanggung perawatan dan memberi santunan. Yang menentukan adalah kecepatan dan ketepatan pelaporan.

Apa saja yang dilindungi?

Kecelakaan di tempat kerja

Terjadi saat bekerja, termasuk di lingkungan kerja.

Dalam perjalanan

Berangkat atau pulang kerja melalui rute yang wajar.

Penyakit akibat kerja

Penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja.

Kecelakaan kerja ditanggung JKK, bukan BPJS Kesehatan. Mulailah dari JKK, dan sampaikan ke fasilitas kesehatan bahwa ini kecelakaan kerja.

Iuran JKK Khusus HRD

Seluruhnya ditanggung perusahaan, tidak dipotong dari gaji pekerja. Besarnya mengikuti tingkat risiko lingkungan kerja.

Tingkat risikoPersentase dari upah
Sangat rendah0,24%
Rendah0,54%
Sedang0,89%
Tinggi1,27%
Sangat tinggi1,74%

Manfaat yang bisa Anda terima

Perawatan dan pengangkutan

Biaya perawatan medis sesuai kebutuhan, termasuk biaya angkut korban.

Santunan sementara

Pengganti upah saat belum bisa bekerja (STMB).

Cacat

Santunan bila terjadi cacat sebagian atau cacat total tetap.

Meninggal

Santunan dan biaya pemakaman untuk ahli waris.

Beasiswa

Bantuan pendidikan untuk anak peserta yang meninggal atau cacat total tetap, dengan syarat.

Return to Work

Pendampingan agar pekerja dapat kembali bekerja setelah pulih.

Perlu dicek: nilai santunan (misalnya persentase STMB dan kelipatan upah untuk cacat atau kematian) diatur dalam PP 44/2015 dan perubahannya (PP 82/2019), serta dapat diperbarui. Kami sengaja tidak mencantumkan angka rupiah yang belum terverifikasi. Mintalah rincian ke 175 atau kantor cabang.

Alur saat terjadi kecelakaan kerja

Dari kejadian sampai santunan dibayar.

  1. 1

    Tolong korban lebih dulu

    Bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dalam keadaan darurat, keselamatan didahulukan. Sampaikan bahwa ini kecelakaan kerja.

  2. 2

    Beri tahu atasan atau HRD

    Pekerja atau keluarga segera memberi tahu perusahaan. Catat waktu, tempat, dan kronologi singkat.

  3. 3

    Perusahaan lapor tahap I

    Pemberi kerja melapor ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2×24 jam sejak kecelakaan diketahui, lewat SIPP Online atau kantor cabang.

  4. 4

    Perawatan hingga selesai

    Ikuti perawatan di fasilitas kesehatan. Simpan semua kuitansi dan surat dokter bila ada biaya yang Anda bayar lebih dulu.

  5. 5

    Lapor tahap II dan lengkapi dokumen

    Setelah sembuh, cacat, atau meninggal, perusahaan melengkapi laporan beserta dokumen pendukung seperti surat keterangan dokter.

  6. 6

    Santunan dibayarkan

    Setelah diverifikasi, manfaat dibayarkan sesuai ketentuan.

Jika perusahaan tidak melapor: jangan menunggu. Hubungi Contact Center 175 atau datang ke kantor cabang agar kasus Anda tercatat.

Batas waktu dan nama formulir dapat disesuaikan peraturan terbaru. Lihat panduan lapor untuk HRD dan daftar dokumen.

Musibah kematian tidak mudah dibicarakan, tetapi persiapan dokumen membantu keluarga. JKM memberi santunan kepada ahli waris.

Kapan JKM berlaku?

JKM berlaku bila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jika kematian akibat kecelakaan kerja, yang berlaku adalah JKK.

Iuran JKM sebesar 0,30% dari upah, seluruhnya ditanggung perusahaan.

Besaran santunan

KomponenNilai
Santunan kematianRp20.000.000
Biaya pemakamanRp10.000.000
Santunan berkalaRp12.000.000
TotalRp42.000.000
Ada pula beasiswa untuk anak peserta yang memenuhi syarat. Kompas TV (10 Juni 2026), mengutip laman resmi, menyebut beasiswa maksimal Rp174 juta untuk 2 anak. Syaratnya (misalnya masa iur) tetap perlu dikonfirmasi ke 175.

Cara ahli waris mengajukan

  1. 1

    Kabari perusahaan

    Keluarga memberi tahu HRD agar status kepesertaan diperbarui.

  2. 2

    Siapkan dokumen

    Umumnya: kartu peserta, e-KTP peserta dan ahli waris, akta kematian, kartu keluarga, dan surat keterangan ahli waris dari pejabat berwenang. Lihat daftar dokumen.

  3. 3

    Ajukan klaim

    Melalui kanal resmi atau kantor cabang. Boleh dibantu perusahaan.

  4. 4

    Verifikasi dan pembayaran

    Setelah dokumen dinyatakan lengkap, santunan dibayarkan ke rekening ahli waris.

Siapa yang tercatat sebagai ahli waris mengikuti ketentuan resmi (umumnya suami/istri, anak, lalu orang tua). Hubungi 175 untuk memastikan.

Jika JHT adalah tabungan sekali cair, JP adalah penghasilan bulanan di masa pensiun. Syaratnya masa iur yang cukup panjang.

Apa itu JP dan bedanya dengan JHT?

JHTJP
BentukSekali cair (tabungan)Bulanan (pensiun)
Iuran5,7% (3,7% + 2%)3% (2% + 1%)
Batas upah iuranTidak ada batasAda batas atas, disesuaikan tiap tahun
Perlu dicek: batas upah tertinggi untuk iuran JP naik tiap tahun. Untuk 2026 sumber yang kami temukan menyebut sekitar Rp10,5 juta (Rp10.547.400 atau Rp10.547.000). Kalkulator di bawah memakai angka itu sebagai nilai awal yang bisa Anda ubah.

Syarat menerima pensiun bulanan

Usia pensiun JP: 59 tahun

Berlaku sejak 1 Januari 2025. Usia ini bertambah 1 tahun setiap 3 tahun sampai 65 tahun (PP 45/2015 Pasal 15).

Masa iur minimal 15 tahun

Setara 180 bulan. Tidak harus berturut-turut dan tidak harus di satu perusahaan.

Berlaku mulaiUsia pensiun JPKeterangan
1 Januari 201957 tahunSesuai artikel resmi BPJS Ketenagakerjaan
1 Januari 202258 tahunSesuai artikel resmi
1 Januari 202559 tahunSesuai artikel resmi
2028, 2031, dst.60, 61, … sampai 65 tahunMengikuti pola PP 45/2015. Konfirmasi saat tahunnya mendekat
Usia pensiun di perusahaan tidak sama dengan usia pensiun JP. Bila perjanjian kerja bersama (PKB) menetapkan pensiun di usia 56, manfaat JP baru bisa mulai pada usia JP yang berlaku. Anda bisa bertanya ke 175 apakah iuran dapat dilanjutkan secara mandiri agar masa iur 15 tahun terpenuhi.

Lima jenis manfaat pensiun

JP bukan hanya untuk peserta. Keluarga juga bisa menerimanya.

JenisSiapa yang menerimaSampai kapan
Pensiun hari tuaPeserta yang sudah usia pensiun dan masa iur minimal 15 tahunSampai meninggal dunia
Pensiun cacatPeserta dengan cacat total tetap akibat kecelakaan atau penyakitSampai meninggal dunia
Pensiun janda/dudaIstri atau suami sah yang terdaftar sebagai ahli warisSampai meninggal dunia atau menikah lagi
Pensiun anakAnak ahli waris, maksimal 2 anak terdaftarSampai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah
Pensiun orang tuaSalah satu orang tua, bila peserta tidak punya pasangan atau anakSampai meninggal dunia

Sumber: artikel resmi "Prosedur Klaim Jaminan Pensiun (JP)", BPJS Ketenagakerjaan, 2 Desember 2025. Peserta yang meninggal sebelum usia pensiun dengan masa iur kurang dari 15 tahun: menurut pengumuman resmi 2022, masa iur dihitung 15 tahun dengan syarat kepesertaan minimal 1 tahun dan density rate 80%. Konfirmasi ke 175 untuk kasus Anda.

Cara mengajukan klaim JP

JP diajukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

  1. 1

    Isi formulir dan lengkapi dokumen

    Formulir (Form 7) tersedia di kantor cabang atau situs resmi.

  2. 2

    Ambil nomor antrean

    Bisa lebih dulu lewat Lapak Asik.

  3. 3

    Dilayani petugas

    Terima tanda terima pengajuan klaim.

  4. 4

    Manfaat ditransfer

    Setelah disetujui, ditransfer ke rekening peserta atau ahli waris. Artikel resmi menyebut proses sekitar 15 hari kerja.

  5. 5

    Isi e-survey

    Tautan survei dikirim lewat email. Status klaim dapat dilacak dengan nomor KPJ di halaman resmi.

  • Formulir Form 7 yang sudah diisi.
  • Kartu peserta program JP.
  • KTP asli dan fotokopi.
  • Fotokopi Kartu Keluarga.

Masa iur kurang dari 15 tahun

Bila usia pensiun sudah tercapai tetapi masa iur belum 15 tahun, manfaat JP umumnya dibayarkan sekaligus sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, bukan pensiun bulanan.

Ketentuan ini dirujuk dari Permenaker 29/2015 menurut sumber sekunder (Gadjian). Konfirmasi ke 175 sebelum mengambil keputusan.

Kalkulator perkiraan pensiun bulanan

Hanya perkiraan kasar untuk gambaran. Angka resmi dihitung BPJS Ketenagakerjaan.

Isi upah dan masa iur untuk melihat perkiraan.

Untuk 2026, manfaat pensiun bulanan disebut minimal Rp411.400 dan maksimal Rp4.932.300 (kutipan Kompas TV dari laman resmi, Juni 2026). Angka resmi dapat berubah tiap tahun.

Terkena PHK itu berat. JKP membantu dengan uang tunai sementara, informasi lowongan, dan pelatihan, tanpa potongan tambahan dari gaji Anda.

Tiga manfaat JKP

Uang tunai

Dibayar bulanan selama maksimal 6 bulan, dihitung sebagai persentase upah.

Informasi pasar kerja

Akses informasi lowongan dan bimbingan jabatan.

Pelatihan kerja

Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar mudah kembali bekerja.

Siapa yang berhak?

Umumnya berhak

  • Terkena PHK dan terdaftar sebagai peserta JKP.
  • Memenuhi masa iur minimal: sekitar 12 bulan dalam 24 bulan terakhir, termasuk 6 bulan berturut-turut sebelum PHK.
  • Mengajukan klaim dalam batas waktu yang ditentukan.

Umumnya tidak berhak

  • Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
  • Mencapai usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.
  • Kontrak berakhir sesuai perjanjian (perlu dikonfirmasi sesuai kondisi).
Perlu dicek: sumber berbeda menyebut batas pengajuan klaim 3 bulan (aturan lama) atau 6 bulan (setelah PP 6/2025) sejak PHK. Besaran iuran JKP (0,36% atau 0,46%) juga berbeda antar sumber. Anggap batas yang lebih singkat sebagai patokan aman: ajukan secepatnya, lalu konfirmasi ke 175.

Kalkulator perkiraan uang tunai JKP

Perkiraan memakai 60% upah per bulan selama 6 bulan, dengan batas upah Rp5.000.000.

Masukkan upah untuk melihat perkiraan.

Langkah mengajukan JKP

  1. 1

    Pastikan PHK tercatat

    Minta perusahaan menyampaikan data PHK Anda dan menerbitkan surat PHK serta paklaring.

  2. 2

    Cek kelayakan di JMO

    Lihat status kepesertaan dan riwayat iuran. Pastikan masa iur memenuhi syarat.

  3. 3

    Ajukan klaim

    Melalui kanal resmi. Siapkan identitas, rekening, dan dokumen PHK.

  4. 4

    Ikuti pelatihan dan aktif mencari kerja

    Ikuti ketentuan program agar manfaat berjalan.

Tidak punya perusahaan yang mendaftarkan Anda? Anda tetap bisa terlindungi. Pekerja mandiri mendaftar dan membayar iuran sendiri.

Siapa itu BPU dan apa programnya?

Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang menjalankan usaha atau pekerjaan mandiri: freelancer, pedagang, pengemudi ojek online, pelaku UMKM, hingga ibu rumah tangga yang ingin terlindungi.

Menurut halaman resmi, BPU dapat mengikuti 3 program: JKK dan JKM (inti perlindungan), serta JHT sebagai pilihan tabungan. JP dan JKP tidak termasuk.

Iuran bulanan BPU

ProgramIuran
JKK1% dari penghasilan yang dilaporkan
JKMRp6.800 per bulan
JHT (opsional)2% dari penghasilan, sesuai kelompok penghasilan yang dipilih
Perlu dicek: pemerintah mengumumkan diskon 50% iuran JKK dan JKM untuk BPU pada 2026 (sekitar Rp8.400 per bulan untuk keduanya, menurut Bisnis.com, Mei 2026). Masa berlaku dan syaratnya terbatas. Nominal JKM Rp6.800 berasal dari sumber media (Okezone, Maret 2026). Pastikan angka yang berlaku saat Anda mendaftar.

Cara mendaftar

  1. 1

    Siapkan data

    e-KTP atau NIK, email dan nomor HP aktif. Usia maksimal 65 tahun (Bisnis.com, Oktober 2026).

  2. 2

    Daftar online

    Lewat aplikasi JMO atau halaman pendaftaran BPU di situs resmi. Pilih kategori Bukan Penerima Upah.

  3. 3

    Pilih program

    JKK dan JKM, ditambah JHT bila ingin menabung.

  4. 4

    Bayar lewat kode bayar

    Anda mendapat kode bayar atau virtual account. Bayar tepat waktu agar perlindungan tetap aktif.

Bisa juga daftar lewat kantor cabang, perbankan, atau agregator yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja Migran Indonesia (PMI)

PMI dapat mengikuti 3 program: JHT, JKK, dan JKM. Ahli waris adalah pihak yang ditulis peserta dalam surat wasiat saat mendaftar, jadi pastikan datanya benar dan diketahui keluarga.

Sumber: artikel resmi BPJS Ketenagakerjaan, 12 Januari 2026.

Mengalami kecelakaan atau meninggal sebagai BPU

Karena tidak ada perusahaan yang melapor, peserta atau keluarga melapor sendiri melalui kanal resmi. Segera hubungi 175 atau kantor cabang, simpan bukti perawatan, dan ikuti alur JKK. Untuk kematian, ikuti alur JKM.

Klaim yang rapi biasanya cair lebih cepat. Ikuti alurnya, siapkan dokumen lebih awal, dan pastikan data Anda sama di semua berkas.

Alur klaim JHT

Pilih setiap langkah untuk melihat detailnya.

Syarat pencairan ada di halaman JHT. Aplikasi yang dipakai dijelaskan di halaman JMO.

Klaim JHT lewat JMO, layar demi layar

  1. 1

    Buka menu Klaim JHT

    Di JMO pilih Jaminan Hari Tua, lalu Klaim JHT.

  2. 2

    Pastikan tiga tanda centang hijau

    Ini menandakan data dan status Anda memenuhi syarat awal. Bila ada yang belum hijau, perbaiki dulu.

  3. 3

    Pilih sebab klaim dan periksa data

    Pilih alasan yang benar (misalnya berhenti bekerja). Cek data kepesertaan, lalu pilih Sudah bila benar.

  4. 4

    Swafoto dan verifikasi wajah

    Ikuti petunjuk di layar, di tempat terang dan tanpa penutup wajah.

  5. 5

    Isi NPWP (sesuai ketentuan) dan rekening

    Masukkan rekening aktif atas nama sendiri, lalu periksa rincian saldo.

  6. 6

    Kirim dan tunggu hasil

    BPJS memverifikasi. Bila sesuai, dana ditransfer ke rekening Anda.

Klaim lewat JMO berlaku untuk saldo sampai Rp15 juta (CNN Indonesia, Juli 2026). Di atas itu, gunakan Lapak Asik atau kantor cabang. Tampilan aplikasi dapat berubah mengikuti pembaruan.

Siapa yang mengajukan klaim?

ProgramPemicu klaimPengaju
JHTBerhenti bekerja, usia 56, cacat total, meninggalPeserta atau ahli waris
JKKKecelakaan atau penyakit akibat kerjaPerusahaan melapor, pekerja melengkapi
JKMPeserta meninggal bukan karena kecelakaan kerjaAhli waris, di kantor cabang
JPMencapai usia pensiun dan memenuhi masa iurPeserta atau ahli waris, di kantor cabang. Lihat caranya
JKPPHKPeserta

Dokumen yang umumnya dibutuhkan

Daftar umum untuk persiapan. Kebutuhan pasti bisa berbeda, jadi konfirmasi di kanal resmi.

  • KTP (NIK) yang masih berlaku dan kartu peserta atau nomor KPJ (kartu digital juga bisa).
  • Rekening bank atas nama sendiri yang aktif.
  • Foto wajah untuk verifikasi saat klaim online.
  • NPWP, bila ada, dan diminta bagi peserta dengan saldo JHT di atas Rp50 juta (menurut halaman Jenis Klaim resmi).
  • Bukti berhenti bekerja bila diminta. Paklaring tidak selalu wajib, lihat catatannya.
  • Ahli waris (bila peserta meninggal): lihat halaman ahli waris.

Klaim tertunda atau ditolak? Cek penyebab umum

Berdasarkan artikel resmi "Klaim JHT Terkendala, Ini Solusinya" dan sumber pendukung.

Dokumen tidak lengkap

Periksa daftar dokumen sebelum mengajukan, dan pastikan foto dokumen jelas.

Data tidak sesuai

Nama, NIK, atau tanggal lahir berbeda antara KTP, KK, rekening, dan data BPJS. Perbarui data lebih dulu.

Sudah bekerja lagi

Klaim karena berhenti bekerja ditolak bila status Anda sudah tercatat bekerja di tempat baru.

Belum dinonaktifkan

Perusahaan lama belum menonaktifkan kepesertaan di SIPP. Minta HRD memprosesnya.

Nomor KPJ ganda

Saldo terpecah di dua nomor. Ajukan penggabungan ke kantor cabang.

Verifikasi wajah gagal

Wajah miring, tertutup kacamata atau rambut, cahaya kurang, atau sinyal lemah. Coba lagi di tempat terang.

Belum pengkinian data di JMO

Lakukan pengkinian data dan verifikasi biometrik dulu.

Rekening bermasalah

Rekening harus aktif dan atas nama sendiri.

Iuran belum masuk

Perusahaan memotong tetapi belum menyetor. Cek riwayat di JMO, lalu minta HRD menyelesaikan.

Belum memenuhi masa kepesertaan

Berlaku untuk klaim sebagian yang mensyaratkan 10 tahun kepesertaan.

Penjelasan resminya ada di artikel BPJS Ketenagakerjaan. Masih buntu? Hubungi 175.

Berapa yang dipotong dari gaji dan berapa yang ditanggung perusahaan? Gunakan tabel dan kalkulator ini untuk memastikan potongan Anda wajar.

Besaran iuran per program

ProgramPemberi kerjaPekerjaDasar upah
JHT3,7%2%Tanpa batas atas
JKK0,24%–1,74%—Tanpa batas atas
JKM0,30%—Tanpa batas atas
JP2%1%Dibatasi batas upah tahunan
JKPTidak ada potongan tambahan dari pekerja—
Dari gaji karyawan, yang dipotong hanya JHT 2% dan JP 1%. JKK, JKM, dan bagian lainnya ditanggung perusahaan. Upah yang dipakai adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Kalkulator iuran bulanan

Simulasi untuk karyawan dan HRD. Hasil bersifat perkiraan; tagihan resmi mengikuti data di SIPP.

Masukkan gaji untuk melihat perkiraan iuran.

Waktu pembayaran dan denda Khusus HRD

Paling lambat tanggal 15

Iuran bulan berjalan dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Lewat SIPP

Tagihan dilihat di SIPP Online, dibayar lewat bank atau kanal pembayaran yang tersedia.

Denda 2% per bulan

Keterlambatan dikenai denda sekitar 2% per bulan dari iuran yang terlambat.

Tanggal dan persentase denda mengikuti peraturan yang berlaku. Konfirmasi ke kantor cabang bila ada perubahan.

Mengapa upah yang dilaporkan harus sesuai gaji sebenarnya?

Besaran iuran dan manfaat (saldo JHT, pensiun JP, santunan JKK, uang tunai JKP) dihitung dari upah yang dilaporkan. Bila perusahaan melaporkan upah lebih kecil dari yang sebenarnya, iuran lebih kecil dan manfaat Anda ikut mengecil.

  • Bandingkan upah di JMO dengan slip gaji.
  • Bila berbeda, tanyakan ke HRD dan minta penyesuaian.
  • Masih tidak sesuai? Hubungi 175.

JMO (Jamsostek Mobile) adalah aplikasi resmi untuk mengurus jaminan sosial Anda dari ponsel.

Cara memulai

  1. 1

    Unduh dari toko aplikasi resmi

    Cari JMO milik BPJS Ketenagakerjaan di Play Store atau App Store. Waspadai aplikasi tiruan.

  2. 2

    Daftar dengan data Anda

    Siapkan NIK, nomor KPJ, nomor ponsel, dan email. Ikuti petunjuk verifikasi, termasuk verifikasi wajah bila diminta.

  3. 3

    Atur keamanan

    Buat PIN dan jangan berikan kode OTP kepada siapa pun.

  4. 4

    Cek profil dan perusahaan

    Pastikan nama, NIK, dan tempat kerja sesuai sebelum mengajukan apa pun.

Cek saldo dan riwayat iuran

Saldo JHT

Lihat jumlah saldo dan hasil pengembangannya.

Riwayat iuran

Pastikan ada iuran masuk tiap bulan dari perusahaan.

Kartu digital

Nomor KPJ dan identitas kepesertaan di ponsel.

Biasakan membuka JMO setiap 3 bulan atau setiap menerima slip gaji. Masalah iuran yang cepat diketahui lebih mudah diperbaiki.

Pengkinian data dan verifikasi wajah

Pengkinian data adalah memperbarui dan memverifikasi data Anda lewat JMO. Verifikasi wajah (biometrik) yang berhasil menandakan data terbaru Anda sudah tersimpan, sehingga masalah administrasi bisa dicegah dan pembayaran manfaat lebih cepat.

Bila verifikasi gagal, penyebab umumnya: wajah miring atau tidak menghadap kamera, tertutup kacamata atau rambut, cahaya kurang, atau jaringan tidak stabil. Coba lagi di tempat terang dengan sinyal baik.

Sumber: artikel resmi BPJS Ketenagakerjaan tentang aktivasi biometrik (10 Oktober 2025) dan tutorial pengkinian data.

Klaim JHT lewat JMO

Pada kondisi tertentu klaim JHT bisa diajukan online lewat JMO, lengkap dengan verifikasi wajah. Untuk saldo yang lebih besar atau data yang butuh pemeriksaan, Anda mungkin diarahkan ke kantor cabang.

Perlu dicek: sumber 2026 (Bisnis, CNN Indonesia) menyebut batas saldo klaim online Rp15 juta, sedangkan sumber lama menyebut Rp10 juta. Pastikan batas yang berlaku sebelum berangkat ke kantor cabang. Lihat langkah klaim di JMO.

Lapak Asik: antre tanpa menunggu lama

Bila perlu ke kantor cabang, ambil antrean lebih dulu lewat layanan Lapak Asik (antrean online) supaya kunjungan lebih singkat. Bawa dokumen asli sesuai kebutuhan.

Bagian ini untuk tim HRD. Menjalankan kewajiban dengan rapi melindungi karyawan dan perusahaan sekaligus.

Kewajiban pemberi kerja Khusus HRD

Mendaftarkan seluruh pekerja

Semua pekerja penerima upah, termasuk pekerja kontrak, didaftarkan pada program yang diwajibkan.

Melaporkan upah sebenarnya

Data upah dan perubahannya dilaporkan secara benar dan tepat waktu.

Memungut dan menyetor iuran

Memotong bagian pekerja, menambahkan bagian perusahaan, lalu membayar sebelum jatuh tempo.

Melapor kecelakaan kerja

Melaporkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam batas waktu.

SIPP Online Khusus HRD

Pusat pekerjaan administrasi perusahaan Anda.

Data tenaga kerja

Tambah karyawan baru dan nonaktifkan yang keluar.

Perubahan upah

Perbarui upah bila ada kenaikan gaji.

Tagihan dan pembayaran

Lihat tagihan iuran dan bukti pembayaran.

Laporan kecelakaan

Ajukan laporan kecelakaan kerja.

Dokumen dan laporan

Unduh laporan untuk arsip internal.

Rutinitas bulanan Khusus HRD

Sepuluh menit tiap bulan mencegah masalah besar.

0 dari 6 selesai

Karyawan baru masuk Khusus HRD

Dari pengumpulan data sampai iuran pertama.

0 dari 6 selesai

Karyawan keluar atau terkena PHK Khusus HRD

Agar klaim JHT dan JKP karyawan tidak tersendat.

0 dari 6 selesai

Melaporkan kecelakaan kerja Khusus HRD

  1. 1

    Pastikan korban tertangani

    Antar ke fasilitas kesehatan dan catat identitas fasilitas serta dokter.

  2. 2

    Kumpulkan data kejadian

    Waktu, tempat, kronologi, saksi, dan kondisi korban. Gunakan contoh kronologi.

  3. 3

    Lapor tahap I dalam 2×24 jam

    Lewat SIPP atau kantor cabang. Jangan menunda karena kelengkapan dokumen belum selesai.

  4. 4

    Dampingi perawatan

    Pantau perawatan dan simpan kuitansi serta surat dokter.

  5. 5

    Lapor tahap II

    Setelah sembuh, cacat, atau meninggal, lengkapi laporan dan dokumen pendukung.

Konfirmasi nama formulir dan batas waktu terbaru ke kantor cabang.

Risiko bila kewajiban tidak dijalankan Khusus HRD

Teguran tertulis

Sanksi administratif tahap awal.

Denda

Denda atas iuran yang terlambat atau tidak dibayar.

Pembatasan layanan publik

Pemberi kerja dapat tidak memperoleh pelayanan publik tertentu.

Ketentuan sanksi diatur dalam UU 24/2011 tentang BPJS dan peraturan turunannya, termasuk ketentuan pidana untuk pelanggaran tertentu. Detailnya perlu dikonfirmasi ke pihak berwenang atau konsultan hukum.

Contoh surat siap salin untuk HRD dan karyawan. Isi bagian dalam kurung siku sebelum dipakai.

Bukan formulir resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ini hanya contoh surat internal. Pendaftaran, perubahan data, dan klaim tetap lewat SIPP, JMO, atau kantor cabang.

Surat pernyataan perusahaan sudah tutup

Untuk karyawan yang tidak bisa memperoleh paklaring karena perusahaan sudah tidak beroperasi.

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [Nama lengkap] NIK : [NIK] No. KPJ : [Nomor KPJ] Alamat : [Alamat] Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Saya telah berhenti bekerja dari [Nama perusahaan] sejak [Tanggal]. 2. Perusahaan tersebut sudah tutup dan tidak beroperasi lagi. 3. Saya belum pernah mengajukan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) atas kepesertaan ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk keperluan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung akibatnya. [Kota], [Tanggal] [Tanda tangan di atas materai] [Nama lengkap]

Bukan formulir resmi. BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta format atau dokumen tambahan, misalnya fotokopi ID card lama. Konfirmasi dulu ke 175.

Pengumuman potongan iuran untuk karyawan Khusus HRD

Kepada Yth. Seluruh Karyawan [Nama Perusahaan] Perihal: Informasi iuran BPJS Ketenagakerjaan Dengan hormat, Perusahaan telah mendaftarkan seluruh karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan, iuran dipotong dari gaji sebesar 2% untuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan 1% untuk Jaminan Pensiun (JP). Bagian lainnya ditanggung perusahaan. Mohon karyawan: 1. Menyerahkan KTP dan nomor KPJ (jika sudah punya) kepada HRD. 2. Memasang aplikasi JMO dan memeriksa data diri serta riwayat iuran. 3. Menghubungi HRD bila ada data atau potongan yang tidak sesuai. Terima kasih. [Kota], [Tanggal] [Nama], [Jabatan]

Surat keterangan pernah bekerja (paklaring) Khusus HRD

SURAT KETERANGAN BEKERJA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [Nama pejabat] Jabatan: [Jabatan] Perusahaan: [Nama Perusahaan] Menerangkan bahwa: Nama : [Nama karyawan] NIK : [NIK] No. KPJ : [Nomor KPJ] Jabatan : [Jabatan terakhir] benar pernah bekerja di perusahaan kami sejak [Tanggal mulai] sampai dengan [Tanggal berhenti], dengan status berhenti karena [mengundurkan diri / PHK / berakhirnya perjanjian kerja]. Surat ini dibuat untuk keperluan [mis. pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan]. [Kota], [Tanggal] [Nama], [Jabatan]

Kronologi kecelakaan kerja (internal) Khusus HRD

KRONOLOGI KECELAKAAN KERJA Nama pekerja : [Nama] NIK / No. KPJ : [NIK] / [Nomor KPJ] Jabatan / unit : [Jabatan] / [Unit] Hari, tanggal : [Tanggal kejadian] Waktu : [Jam] Lokasi : [Tempat kejadian] Uraian kejadian: [Jelaskan urutan kejadian dengan singkat dan jelas] Kondisi korban / bagian tubuh yang cedera: [Uraian] Penanganan awal dan fasilitas kesehatan: [Nama fasilitas, dokter, waktu tiba] Saksi: 1. [Nama saksi] 2. [Nama saksi] Tanggal diketahui perusahaan: [Tanggal dan jam] Tanggal dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan: [Tanggal dan jam] [Kota], [Tanggal] [Nama pelapor], [Jabatan]

Belajar paling cepat lewat contoh. Pilih kasus yang mirip dengan situasi Anda.

Cara membaca studi kasus

Contoh situasi nyata, supaya langkah di halaman lain lebih mudah dibayangkan.

Semua tokoh dan angka di sini fiktif dan hanya ilustrasi. Aturannya mengikuti materi di situs ini. Angka dan syarat bisa berubah, jadi selalu konfirmasi ke kanal resmi (Contact Center 175) untuk kasus Anda.

Setiap kasus punya urutan yang sama: situasi, langkah yang dilakukan, hasilnya, dan pelajaran. Bagian "Perlu dicek" menandai hal yang sumbernya belum pasti.

Rina resign dan mencairkan JHT lewat JMO

JHT JMO

Rina, 27 tahunStaf administrasi · gaji Rp5.000.000 · bekerja 3 tahun · contoh fiktif

Situasi

Rina mengundurkan diri dan hari terakhir kerjanya 31 Maret. Ia ingin mencairkan JHT untuk modal kursus. Ia belum pernah mengajukan klaim dan belum punya pekerjaan baru.

Hitungan sederhana

Setiap bulan masuk JHT 2% dari gaji (potongan Rina) ditambah 3,7% (dari perusahaan) = 5,7%. Dari Rp5.000.000, itu Rp285.000 per bulan. Selama 36 bulan: Rp10.260.000, belum termasuk hasil pengembangan. Saldo sebenarnya selalu lihat di JMO.

Langkah yang dilakukan

  1. Sebelum hari terakhir: Rina minta HRD memastikan iuran sampai bulan terakhir dibayar, kepesertaannya dinonaktifkan di SIPP, dan ia diberi surat keterangan kerja (paklaring).
  2. Menunggu masa tunggu 1 bulan sejak berhenti bekerja. Artinya ia baru bisa mengajukan sekitar akhir April.
  3. Di JMO: ia melakukan pengkinian data dan verifikasi wajah lebih dulu (cukup sekali, di tempat terang).
  4. Klaim JHT: menu Jaminan Hari Tua, lalu Klaim JHT. Pastikan tiga tanda centang hijau, pilih sebab klaim "berhenti bekerja", periksa data, swafoto, isi rekening atas nama sendiri.
  5. Kirim dan pantau status di JMO sampai dana masuk ke rekening.

Hasilnya

Saldo JHT ditransfer ke rekening Rina setelah BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi. Lamanya proses mengikuti BPJS, jadi pantau statusnya di JMO.

Perlu dicek: batas saldo untuk klaim online dilaporkan Rp15 juta (sumber 2026) atau Rp10 juta (sumber lama). Bila saldo melebihi batas yang berlaku, ajukan lewat Lapak Asik atau kantor cabang.
Pelajaran: Urus hal yang bergantung pada perusahaan (SIPP, iuran, paklaring) sebelum hari terakhir kerja. Itu penyebab klaim tertunda yang paling sering.

Doni: klaim ditolak karena sudah bekerja lagi

JHT

Doni, 30 tahunTeknisi · pindah kerja tanpa jeda lama · contoh fiktif

Situasi

Doni resign dari PT A pada Januari. Februari ia sudah diterima di PT B. Maret ia mengajukan klaim JHT dari PT A dengan alasan berhenti bekerja, tetapi klaimnya ditolak.

Langkah yang dilakukan

  1. Cek status di JMO. Karena nomor KPJ seumur hidup, PT B mendaftarkan Doni dengan nomor yang sama. Sistem melihat Doni sudah tercatat bekerja lagi.
  2. Pahami bahwa saldo tidak hilang. Saldo dari PT A dan PT B menyatu di satu KPJ.
  3. Pilih jalan yang sesuai. Saldo dibiarkan tumbuh sampai syarat terpenuhi (berhenti bekerja lagi, usia 56 tahun, dan seterusnya), atau memakai pencairan sebagian bila sudah terdaftar paling sedikit 10 tahun.
  4. Bila merasa ada kekeliruan data (misalnya PT B belum seharusnya mendaftarkan), hubungi 175 dengan nomor KPJ.

Hasilnya

Doni mengerti bahwa penolakan itu bukan kesalahan dokumen. Saldonya aman dan tidak hangus.

Perlu dicek: aturan pencairan JHT pernah berubah. Tanyakan ke 175 apakah ada pengecualian untuk situasi Anda.
Pelajaran: Klaim "berhenti bekerja" mengikuti status terakhir Anda. Bila ingin mencairkan JHT dari tempat lama, tanyakan dulu ke 175 apa pilihan terbaik sebelum pindah.

Siti: perusahaan sudah tutup, tidak ada paklaring

JHT

Siti, 35 tahunOperator produksi · pabrik tutup · contoh fiktif

Situasi

Pabrik tempat Siti bekerja tutup dan pemiliknya sulit dihubungi. Tidak ada HRD, dan Siti tidak memegang paklaring.

Langkah yang dilakukan

  1. Cek JMO: lihat saldo dan apakah kepesertaan sudah nonaktif.
  2. Siapkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan Siti sudah berhenti bekerja, perusahaan sudah tutup, dan ia belum pernah mengklaim. Contoh surat ada di halaman Contoh Surat.
  3. Lampirkan ID card lama bila masih ada, serta e-KTP dan kartu peserta.
  4. Hubungi 175 atau datang ke kantor cabang tempat perusahaan terdaftar, dan tanyakan jalur untuk perusahaan yang tutup.
  5. Ajukan klaim sesuai petunjuk petugas.

Hasilnya

Siti tidak perlu menunggu paklaring yang tidak mungkin terbit. Klaimnya diproses lewat jalur perusahaan tutup.

Perlu dicek: sumber saling berbeda soal kapan paklaring dibutuhkan, dan syarat bisa berbeda antara klaim online dan kantor cabang. Pastikan ke 175 sebelum mengajukan.
Pelajaran: Perusahaan tutup bukan alasan untuk menyerah. Datanglah dengan surat pernyataan yang rapi dan konfirmasi dulu syaratnya.

Agus: saldo terpecah di dua nomor KPJ

JHT

Agus, 38 tahunSales · pernah bekerja di dua perusahaan · contoh fiktif

Situasi

Agus membuka JMO dan melihat dua nomor KPJ dengan saldo masing-masing. Selain itu, namanya di BPJS ditulis singkat, tidak sama dengan di KTP. Klaim pertamanya tertunda.

Langkah yang dilakukan

  1. Catat kedua nomor KPJ dan saldonya dari JMO.
  2. Samakan data: nama, NIK, dan tanggal lahir di KTP, KK, rekening, dan data BPJS. Perbarui data yang berbeda lebih dulu.
  3. Ajukan penggabungan KPJ ke kantor cabang dengan membawa e-KTP dan kartu peserta.
  4. Setelah menyatu, baru ajukan klaim (bila syaratnya terpenuhi) dengan satu nomor KPJ.

Hasilnya

Saldo dari dua nomor menjadi satu, dan klaim berjalan karena data sudah cocok.

Pelajaran: Beri tahu HRD perusahaan baru nomor KPJ lama Anda sejak hari pertama kerja agar tidak dibuatkan nomor baru.

Eko: verifikasi wajah di JMO gagal terus

JMO

Eko, 29 tahunStaf gudang · memakai kacamata · contoh fiktif

Situasi

Eko sudah empat kali mencoba verifikasi wajah di JMO dan selalu gagal. Ia mencobanya malam hari di kamar kos dengan sinyal lemah.

Langkah yang dilakukan

  1. Pindah ke tempat terang dan hadapkan wajah lurus ke kamera.
  2. Lepas kacamata dan pastikan rambut atau masker tidak menutup wajah.
  3. Pastikan sinyal baik (Wi-Fi atau data yang stabil), lalu coba lagi.
  4. Pastikan pengkinian data di JMO sudah dilakukan.
  5. Bila tetap gagal, hubungi 175 atau datang ke kantor cabang dengan e-KTP.

Hasilnya

Percobaan kelima di dekat jendela pada siang hari langsung berhasil.

Pelajaran: Gagal verifikasi hampir selalu soal cahaya, posisi wajah, atau sinyal, bukan masalah akun.

Budi mengalami kecelakaan kerja, perusahaan belum melapor

JKK

Budi, 33 tahunOperator gudang · contoh fiktif

Situasi

Di gudang, Budi jatuh dari tangga dan tangannya patah. Rekan kerja membawanya ke klinik. Atasan sempat menyarankan memakai BPJS Kesehatan saja agar lebih cepat. Dua hari kemudian perusahaan belum melapor.

Langkah yang dilakukan

  1. Sampaikan ke fasilitas kesehatan bahwa ini kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ditanggung JKK, bukan BPJS Kesehatan.
  2. Catat kejadian: waktu, tempat, kronologi singkat, dan nama saksi. Keluarga bisa membantu mencatat.
  3. Ingatkan HRD bahwa perusahaan wajib lapor tahap I paling lambat 2×24 jam lewat SIPP atau kantor cabang.
  4. Bila perusahaan belum melapor, keluarga menghubungi Contact Center 175 atau datang ke kantor cabang agar kasus tercatat.
  5. Simpan semua kuitansi dan surat dokter untuk biaya yang dibayar lebih dulu.
  6. Setelah sembuh, perusahaan melengkapi laporan tahap II dengan surat keterangan dokter.

Hasilnya

Perawatan medis dan pengangkutan ditanggung JKK. Selama belum bisa bekerja, Budi mendapat santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB). Bila ada cacat, ada santunan cacat sesuai ketentuan.

Perlu dicek: nilai santunan diatur peraturan dan bisa berubah. Kami sengaja tidak mencantumkan angka rupiah. Tanyakan rinciannya ke 175. Kecelakaan di perjalanan berangkat atau pulang kerja lewat rute yang wajar juga termasuk cakupan JKK.
Pelajaran: Kecelakaan kerja bukan urusan BPJS Kesehatan. Jangan tunggu perusahaan, keluarga boleh melapor sendiri ke 175.

Keluarga Pak Hadi: peserta meninggal dunia

JKM JHT JP

Pak Hadi, 45 tahunSupervisor · meninggal karena sakit · istri dan dua anak · contoh fiktif

Situasi

Pak Hadi meninggal karena sakit (bukan kecelakaan kerja). Istrinya, Bu Ani, tidak tahu hak apa saja yang bisa diurus dan dari mana mulainya.

Langkah yang dilakukan

  1. Kabari HRD agar status kepesertaan diperbarui dan perusahaan bisa membantu pengajuan.
  2. Siapkan dokumen: kartu peserta, e-KTP Pak Hadi dan Bu Ani, akta atau surat keterangan kematian, kartu keluarga, dan surat keterangan ahli waris dari pejabat berwenang.
  3. Ajukan klaim di kantor cabang, boleh dibantu perusahaan. Tanyakan sekaligus semua manfaat yang bisa diurus: JKM, saldo JHT, dan pensiun JP.
  4. Tanyakan pensiun JP untuk janda dan anak. Ada tidaknya pensiun bergantung pada masa iur Pak Hadi, jadi mintalah petugas memeriksanya.
  5. Tanyakan beasiswa anak dan syaratnya.

Hasilnya

Bu Ani menerima santunan JKM (kematian Rp20.000.000, pemakaman Rp10.000.000, santunan berkala Rp12.000.000, total Rp42.000.000). Saldo JHT Pak Hadi juga menjadi hak ahli waris. Manfaat lain (pensiun, beasiswa) mengikuti syarat masing-masing.

Perlu dicek: urutan ahli waris hanya dari sumber media. Beasiswa Rp174 juta untuk 2 anak dikutip dari laman resmi lewat media (Juni 2026). Bila meninggal karena kecelakaan kerja, hak yang berlaku adalah JKK.
Pelajaran: Saldo JHT tidak hilang saat peserta meninggal, dan itu terpisah dari santunan JKM. Minta petugas memeriksa semua program sekaligus supaya tidak ada yang terlewat.

Maya terkena PHK dan mengajukan JKP

JKP JHT

Maya, 31 tahunStaf pemasaran · gaji Rp4.000.000 · contoh fiktif

Situasi

Perusahaan Maya melakukan efisiensi dan Maya terkena PHK. Rekannya, Dimas, resign di bulan yang sama dan bertanya kenapa ia tidak bisa mengajukan JKP juga.

Hitungan sederhana

Dengan perkiraan 60% upah per bulan selama 6 bulan (sesuai kalkulator di situs ini): 60% × Rp4.000.000 = Rp2.400.000 per bulan. Selama 6 bulan: Rp14.400.000. Ini hanya gambaran, angka resmi dihitung BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah yang dilakukan

  1. Minta data PHK dilaporkan dan surat PHK serta paklaring diterbitkan.
  2. Cek kelayakan di JMO: status kepesertaan dan riwayat iuran. Masa iur harus memenuhi syarat.
  3. Ajukan JKP secepatnya, tidak menunggu sampai batas akhir.
  4. Ikuti pelatihan dan aktif mencari kerja sesuai ketentuan program.
  5. Ajukan klaim JHT setelah masa tunggu 1 bulan. JHT dan JKP adalah dua hal yang berbeda.

Hasilnya

Maya mendapat perkiraan uang tunai JKP, ditambah akses pelatihan kerja, dan JHT-nya bisa dicairkan. Dimas hanya bisa mencairkan JHT, karena JKP umumnya tidak untuk yang mengundurkan diri.

Perlu dicek: batas waktu klaim JKP dilaporkan 3 bulan (aturan lama) atau 6 bulan (setelah PP 6/2025). Anggap yang lebih singkat sebagai patokan aman.
Pelajaran: Alasan berhenti bekerja menentukan hak. PHK membuka JKP, resign tidak. Pastikan alasan di data HRD tercatat dengan benar.

Dua rekan pensiun: satu bulanan, satu sekaligus

JP

Pak Wawan dan Bu LinaSama-sama berusia 59 tahun · contoh fiktif

Situasi

Pak Wawan sudah membayar iuran JP total 18 tahun. Bu Lina hanya 11 tahun karena sempat bekerja di sektor informal. Keduanya sudah berusia 59 tahun, usia pensiun JP yang berlaku sejak 2025.

Langkah yang dilakukan

  1. Cek masa iur di JMO. Pak Wawan sudah lebih dari 15 tahun (180 bulan). Bu Lina belum.
  2. Pak Wawan mengajukan pensiun bulanan di kantor cabang: isi formulir (Form 7), siapkan dokumen, ambil antrean (bisa lewat Lapak Asik), terima tanda terima.
  3. Setelah disetujui, manfaat ditransfer ke rekening dan Pak Wawan mengisi e-survey yang dikirim lewat email.
  4. Bu Lina menanyakan opsi ke 175: umumnya manfaat dibayarkan sekaligus sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, atau iuran bisa dilanjutkan bila memungkinkan.

Hasilnya

Pak Wawan menerima pensiun bulanan sampai meninggal dunia, dan keluarganya dapat menerima manfaat sesuai jenis pensiun. Bu Lina menerima manfaat sekaligus, bukan bulanan.

Perlu dicek: ketentuan masa iur kurang dari 15 tahun berasal dari sumber sekunder. Konfirmasi ke 175 sebelum memutuskan.
Pelajaran: Usia pensiun di perusahaan (misalnya 56) tidak sama dengan usia pensiun JP. Hitung masa iur sejak jauh hari supaya ada waktu memperbaikinya.

Tono, pengemudi ojol, mendaftar sendiri

BPU JKK JKM

Tono, 36 tahunPengemudi ojek online · penghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan · contoh fiktif

Situasi

Tono tidak punya perusahaan yang mendaftarkannya, tetapi pekerjaannya berisiko di jalan. Ia ingin tetap terlindungi, dan ingin menabung sedikit lewat JHT.

Hitungan sederhana

JKK 1% dari penghasilan yang dilaporkan: 1% × Rp3.000.000 = Rp30.000. JKM Rp6.800. Jumlahnya Rp36.800 per bulan. JHT opsional 2% dari penghasilan sesuai kelompok yang dipilih.

Langkah yang dilakukan

  1. Siapkan e-KTP atau NIK, email, dan nomor HP aktif.
  2. Daftar di JMO atau halaman pendaftaran BPU di situs resmi, pilih kategori Bukan Penerima Upah.
  3. Pilih program: JKK dan JKM, ditambah JHT karena ingin menabung.
  4. Bayar lewat kode bayar atau virtual account dan tepat waktu agar perlindungan tetap aktif.
  5. Jika terjadi kecelakaan, Tono atau keluarga melapor sendiri ke 175 atau kantor cabang, karena tidak ada perusahaan yang melapor.

Hasilnya

Tono terlindungi JKK dan JKM, dan tabungan JHT-nya bertambah setiap bulan sesuai penghasilan yang ia laporkan.

Perlu dicek: ada pengumuman diskon 50% iuran JKK dan JKM untuk BPU pada 2026 dengan ketentuan tertentu, dan nominal JKM Rp6.800 berasal dari media. Pastikan angka yang berlaku saat Anda mendaftar.
Pelajaran: Bayar iuran sebelum jatuh tempo. Jangan menunggu ada kejadian baru mendaftar.

Bu Wati (HRD): karyawan keluar, klaim tersendat

HRD

Bu Wati, HRDPerusahaan manufaktur · 80 karyawan · contoh fiktif

Situasi

Seorang karyawan resign akhir bulan. Dua bulan kemudian ia menelepon marah karena klaim JHT-nya tertunda. Setelah dicek, ternyata kepesertaannya belum dinonaktifkan di SIPP dan iuran bulan terakhir belum disetor.

Langkah yang dilakukan

  1. Cek status di SIPP dan temukan karyawan masih aktif.
  2. Bayar iuran bulan terakhir yang belum disetor (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, bila terlambat ada denda sekitar 2% per bulan).
  3. Nonaktifkan karyawan di SIPP dengan tanggal berhenti dan alasan yang benar (resign, PHK, atau kontrak berakhir).
  4. Terbitkan paklaring dan beri tahu karyawan bahwa ia bisa mengajukan klaim lewat JMO.
  5. Pasang kebiasaan: gunakan checklist "karyawan keluar" setiap ada yang resign atau terkena PHK.

Hasilnya

Klaim karyawan berjalan setelah data diperbaiki. Perusahaan juga terhindar dari keluhan dan denda yang menumpuk.

Pelajaran: Banyak klaim tertunda bukan karena karyawannya, tapi karena data di sisi perusahaan. Nonaktifkan di SIPP di hari yang sama dengan hari terakhir kerja.

Temukan jawaban cepat. Untuk penjelasan lengkap, ikuti tautan ke materi terkait.

Saya resign. Kapan JHT bisa saya cairkan?

Umumnya diajukan setelah masa tunggu 1 bulan sejak berhenti bekerja. Aturan pernah berubah, jadi cek syarat terbaru. Lihat syarat JHT dan alur klaim.

Apakah saya bisa mencairkan JHT saat masih bekerja?

Tidak penuh. Pencairan sebagian dimungkinkan bagi peserta dengan masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun, untuk persiapan pensiun atau perumahan. Pelajari.

Saya pindah kerja. Apakah harus buat kepesertaan baru?

Tidak. Nomor KPJ berlaku seumur hidup. Berikan nomor yang sama ke HRD baru. Lihat penjelasan.

Saya punya dua nomor KPJ. Bagaimana?

Ajukan penggabungan ke kantor cabang agar saldo menyatu dan klaim tidak tertunda. Penyebab klaim tertunda.

Kecelakaan saat berangkat kerja, apakah ditanggung?

Kecelakaan dalam perjalanan berangkat atau pulang kerja melalui rute yang wajar termasuk dalam cakupan JKK. Lihat alur.

Perusahaan tidak mau melaporkan kecelakaan kerja saya.

Jangan menunggu. Hubungi Contact Center 175 atau kantor cabang agar kejadian tercatat. Simpan bukti kronologi, saksi, dan kuitansi.

Apakah resign mendapat JKP?

Umumnya tidak. JKP untuk pekerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat. Lihat syarat.

Iuran dipotong tapi saldo di JMO tidak bertambah.

Kemungkinan perusahaan belum menyetor atau data upah belum diperbarui. Cek riwayat iuran di JMO, tanyakan ke HRD, dan hubungi 175 bila belum selesai.

Apakah JHT sama dengan pensiun bulanan?

Bukan. JHT dibayar sekaligus. Pensiun bulanan adalah program JP dengan syarat masa iur minimal. Lihat perbedaannya.

Ada orang menawarkan bantuan cairkan JHT dengan imbalan. Bagaimana?

Jangan. Klaim dapat diajukan sendiri lewat kanal resmi, dan Anda tidak perlu membayar pihak ketiga. Waspada penipuan.

Apakah pencairan JHT kena pajak?

Dapat dikenai PPh Pasal 21 sesuai ketentuan. Kami tidak menghitungnya otomatis. Lihat catatan.

Pensiun bulanan (JP) mulai usia berapa?

Saat ini 59 tahun (sejak 1 Januari 2025), dengan masa iur minimal 15 tahun. Usia ini naik 1 tahun tiap 3 tahun sampai 65. Lihat tabelnya.

Masa iur saya belum 15 tahun. Apakah JP hangus?

Tidak hangus. Umumnya dibayar sekaligus sebesar akumulasi iuran dan pengembangannya. Pelajari.

Suami saya meninggal. Apa yang bisa saya urus?

Bergantung penyebabnya: JKM atau JKK, ditambah saldo JHT, dan pensiun janda/duda bila ia terdaftar di JP. Semuanya diajukan di kantor cabang. JHT ahli waris · Jenis pensiun.

Perusahaan lama sudah tutup, saya tidak punya paklaring.

Ada jalur dengan surat pernyataan bermaterai. Syaratnya bisa berbeda antar kanal, jadi konfirmasi dulu. Lihat penjelasan.

Klaim JHT saya ditolak. Kenapa?

Penyebab paling umum: data tidak sesuai, belum dinonaktifkan perusahaan, nomor ganda, atau verifikasi wajah gagal. Cek daftar penyebab.

Saya freelancer. Bisakah ikut BPJS Ketenagakerjaan?

Bisa sebagai peserta BPU dengan program JKK, JKM, dan JHT (opsional). Lihat halaman BPU.

Kapan batas pembayaran iuran perusahaan?

Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lihat waktu pembayaran dan denda.

Gaji karyawan di atas batas upah JP, bagaimana iurannya?

Dasar iuran JP dibatasi batas upah tertinggi yang berlaku, sementara JHT, JKK, dan JKM dihitung dari upah penuh. Coba kalkulator.

Bagaimana mendaftarkan karyawan baru?

Melalui SIPP Online. Gunakan nomor KPJ lama bila karyawan sudah punya. Checklist karyawan baru.

Karyawan kontrak perlu didaftarkan?

Ya, pekerja penerima upah termasuk karyawan kontrak perlu didaftarkan pada program yang diwajibkan. Lihat kewajiban.

Batas waktu lapor kecelakaan kerja?

Laporan tahap I paling lambat 2×24 jam sejak kecelakaan diketahui. Panduan lapor.

Karyawan berhenti, apa yang harus kami lakukan?

Bayar iuran sampai bulan terakhir, nonaktifkan di SIPP, terbitkan paklaring. Checklist karyawan keluar.

Apa risikonya bila terlambat membayar iuran?

Denda keterlambatan dan sanksi administratif. Lihat risiko.

Semua istilah dan singkatan yang dipakai di situs ini, urut abjad. Ketik untuk mencari.

Semua informasi di situs ini disusun dari peraturan dan sumber resmi. Bagian di bawah memperlihatkan sumbernya, dan mengakui apa saja yang belum pasti.

Dasar hukum

PeraturanMengatur
UU 40/2004Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU 24/2011Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk sanksi
PP 44/2015 dan PP 82/2019JKK dan JKM, serta perubahannya
PP 45/2015Jaminan Pensiun
PP 46/2015Jaminan Hari Tua
PP 37/2021 dan PP 6/2025Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan perubahannya
Permenaker 2/2022 dan 4/2022Tata cara pembayaran manfaat JHT

Hal yang perlu Anda konfirmasi

Kami menandai informasi yang sumbernya berbeda atau bisa berubah, supaya Anda tidak salah mengandalkannya.

  • Batas waktu klaim JKP: 3 bulan (aturan lama) atau 6 bulan (setelah PP 6/2025).
  • Iuran JKP: sumber menyebut 0,36% atau 0,46%. Tidak ada potongan tambahan dari pekerja.
  • Batas upah iuran JP 2026: sekitar Rp10,5 juta (Rp10.547.400 atau Rp10.547.000), disesuaikan tiap tahun.
  • Manfaat JP minimum dan maksimum 2026: Rp411.400 dan Rp4.932.300 per bulan, dari kutipan media atas laman resmi.
  • Usia pensiun JP 2028 dan seterusnya: mengikuti pola PP 45/2015, belum ada pengumuman resmi untuk tahun-tahun itu.
  • Batas klaim online JMO: Rp15 juta menurut sumber 2026, Rp10 juta menurut sumber lama.
  • Paklaring untuk klaim JHT: ada pernyataan resmi 2024 bahwa tidak wajib, dan ada sumber 2026 yang membatasi pengecualian pada perusahaan yang tutup.
  • Urutan ahli waris JHT: berasal dari sumber media, bukan halaman resmi.
  • Santunan JKK: kelipatan upah untuk cacat total tetap (misalnya 56 kali) tidak kami temukan di halaman resmi, sehingga tidak dicantumkan.
  • Beasiswa JKM: Rp174 juta untuk 2 anak, dikutip Kompas TV dari laman resmi (Juni 2026). Syarat rincinya perlu dikonfirmasi.
  • Iuran BPU: diskon 50% untuk JKK dan JKM berlaku pada 2026 dengan ketentuan tertentu; nominal JKM Rp6.800 berasal dari media.
  • Pajak JHT: apakah pencairan dikenai pajak final atau progresif belum jelas di sumber-sumber kami.
  • Syarat pencairan JHT: pernah berubah (Permenaker 2/2022 dan 4/2022). Cek syarat terbaru.

Status tinjauan per kategori

KategoriUntukTerakhir ditinjau

Kalau ada kendala, gunakan kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Waspada penipuan

Layanan resmi tidak memungut biaya di luar ketentuan. Ragu? Cek lewat kanal resmi.

Jangan berikan OTP atau PIN

Jangan bayar calo yang menjanjikan klaim cepat

Jangan klik tautan atau aplikasi dari sumber tak jelas

Jangan kirim foto KTP dan wajah ke orang tak dikenal

Dua belas pertanyaan singkat berdasarkan materi di pusat pengetahuan ini.